Muhammadiyah Diminta Memiliki Mekanisme "Good Governance"

Senin, 03-12-2012
Dibaca: 2155

JAKARTA - Ahli sosiologi organisasi Universitas Indonesia (UI), Meuthia Ganie Rochman mengatakan, Muhammadiyah harus mempunyai "good governanace" atau tata kelola yang baik untuk mengumpulkan informasi di daerah sebagai model pengembangan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi keumatan, dan amal sosial.
"Sesuatu yang bersifat sosial keagamaan ini harus ada mekanisme `good governance`, sesuatu yg bisa mengembangkan organisasi di mana ide cemerlang dari generasi muda bisa tertampung sehingga tidak lenyap begitu aja," katanya dalam diskusi di Jakarta, kemarin (19/11).
Menurut dia, pengurus harus menawarkan suatu keunikan berdasarkan informasi di daerah serta fokus dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan.
"Tawarkan suatu keunikan yang didapat dari informasi di daerah, kalau bisa Universitas Muhammadiyah fokus di resources lokal di daerah tersebut. Dimana kita tekun menemukan metode, dengan metode maka akan menemukan suatu keunikan" kata dia.
Antropolog dari Chiba University, Jepang, Mitsuo Nakamura, mengatakan peningkatan kemampuan organisasi bukan masalah teknis tapi mendasar pada orientasi gerakan Muhammadiyah.
"Muhammadiyah itu harus menjadi entitas di dalam skill berorganisasi," kata dia.
Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 November 1912.
Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang dianggap banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian "Sidratul Muntaha".
Selain itu peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai "Hooge School" Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi "Kweek School Muhammadiyah". (Fakhrudin/suaramerdeka.com)