PWM Jawa Tengah - Persyarikatan Muhammadiyah

Semarang - Komisi Ombudsman Republik Indonesia, Selasa (3/7), melakukan pertemuan dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Gedung Muhammadiyah Jawa Tengah, jl. Singosari Raya No. 33 Semarang. Agenda pertemuan tersebut membahas tentang pembentukan Komisi Ombudsman Propinsi Jawa Tengah yang akan di tempatkan di Semarang.
Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota Komisi Ombudsman Pusat, M. Khoirul Anwar, Asisten Nyoto Budianto, SH, Siska Widyawati dan Artati Subagio. Mereka diterima oleh Ketua PWM Jawa Tengah, Drs. H. Musman Thalib, M. Ag, Sekretaris PWM, Drs. Tafsir, M. Ag, Wakil Sekretaris, Drs. Wahyudi, M. Pd, Anggota Majelis Hukum dan HAM, Yusuf Hidayat, Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah Jawa Tengah dan Ketua Majelis Pustaka Informasi, Muhammad Dwi Fakhrudin, S. Pd.
Dalam pertemuan tersebut, Khoirul Anwar memaparkan dasar hukum pembentukan serta tugas kerja Komisi Ombudsman, dan berharap agar Muhammadiyah sebagai pelopor dan pemberi peringatan terhadap pelayanan publik agar tercipta pelayanan yang baik dan sesuai standart serta prosedurnya.
"Muhammadiyah beserta jajarannya dapat menjadi media untuk pelaporan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik, sehingga semuanya tidak harus langsung ke Ombudsman, tetapi bisa melalui Muhammadiyah", papar Khoirul Anwar.
Komisi Ombudsman juga mengundang warga Muhammadiyah untuk bergabung dengan Komisi Ombudsman diperwakilan wilayah Jawa Tengah, yang akan di tempatkan di Semarang. Misi dari pembentukan Komisi Ombudsman sendiri adalah melakukan perubahan pelayanan dengan melakukan koreksi bersama pada instansi-instansi.
Ketua PWM Jawa Tengah, Drs. Musman Thalib, M. Ag, menyambut baik upaya tersebut walau sedikit heran mengapa Muhammadiyah yang dipilih karena Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Dien Syamsuddin, MA, saat ini sedang gencar-gencarnya mengkritisi pemerintahan Presiden SBY.
Musman menjelaskan struktur Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang terdiri atas 19 Majelis dan Lembaga, serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Kota/Kabupaten se-Jawa Tengah.
Terkait dengan adanya Lembaga Bantuan Hukum di Muhammadiyah, Khoirul Anwar sangat menyambut baik hal itu, karena pengaduan yang melalui LBH itu bisa lebih konstruktif dengan alat-alat bukti yang lengkap.
Selain itu, Khoirul juga meyakinkan bahwa pengaduan ke Ombudsman tidak dipungut biaya apapun. (Fakhrudin)

Kategori: Persyarikatan Muhammadiyah

• 2016
• 2015
• 2014
• 2013
• 2012
• 2011